Ditulis pada tanggal 17 Maret 2014, oleh roni, pada kategori Akademik, Berita, Kegiatan, Kemahasiswaan

Himpunan Mahasiswa Pengairan (HMP) bekerjasama dengan Jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (FT-UB) gelar kuliah tamu, Jum’at (14/3). Bertempat di Aula Prof Ir Suryono Gedung Dekanat FT-UB, kuliah tamu menghadirkan pembicara Ir Tri Bayu Adji dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Ir Tri Bayu Adji yang juga alumni Jurusan Teknik Pengairan angkatan 1978 saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Keamanan Bendungan Kementerian PU. Kuliah tamu yang dihadiri ratusan mahasiswa Jurusan Teknik Pengairan ini mengangkat tema Konsepsi Pengaturan dan Keamanan Bendungan.

Acara dibuka dengan sambutan Dekan FT-UB Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS. Dalam sambutannya Dekan mengungkapkan apresiasinya kepada alumni-alumni Jurusan Teknik Pengairan, khususnya angkatan 1976-1982, yang saat ini banyak menduduki jabatan-jabatan penting di beberapa lembaga pemerintahan Indonesia.

Tidak hanya di lembaga pemerintahan, alumni Jurusan Teknik Pengairan juga banyak yang sukses di dunia konsultan dan kontraktor. “Mahasiswa Jurusan Teknik Pengairan tidak perlu takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah nanti. Dari Sabang sampai Merauke, teman-teman alumni yang sudah sukses semua ada disana,” kata Dekan.

Dalam sesi kuliah tamu, Ir Tri Bayu Adji memaparkan besarnya manfaat dan potensi bahaya yang ditimbulkan bendungan. Bendungan memiliki manfaat besar sebagai sistem irigasi, sumber air minum, dan pembangkit listrik. Namun, bencana yang ditimbulkan oleh keruntuhan bangunan bendungan tidak hanya terjadi dilokasi bangunan bendungan, tetapi menyebar sampai jauh kehilir mencakup area yang luas.

Tri mencontohkan kegagalan fungsi bendungan yang terjadi di Bendungan Situ Gintung beberapa waktu silam. “Membangun bendungan juga membangun bahaya. Berkaca dari kejadian Situ Gintung, tidak sampai setengah jam korban sudah mencapai 100 orang. Itulah pentingnya konsepsi pengaturan dan keamanan bendungan,” ungkapnya.

Pemerintah mengeluarkan aturan khusus dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman potensi bahaya bendungan serta pembangunan dan pengelolaan bendungan. Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1997 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997 tentang keamanan bendungan, kemudian pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan PP. No 37 tahun 2010 tentang bendungan yang mengatur antara lain pembangunan bendungan, pengelolaan bendungan, keamanan bendungan, dokumentasi dan informasi, peran masyarakat, sanksi, dan lain sebagainya.

“Jadi nanti kalau bekerja di konsultan jangan hanya memperhatikan masalah teknis, tetapi perhatikan juga aturan-aturannya. Jangan lupakan juga undang-undang pengaturan lingkungan mengenai analisis dampak lingkungan hidup. Undang-undang yang keluar dari pemerintah mengacu pada peraturan-peraturan dunia komisi bendungan internasional,” imbuhnya.

Untuk itu, pada saat konsultan merencanakan bendungan, desain bendungan yang sudah jadi harus diperiksa oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Keamanan Bendungan (KKB). KKB yang memberikan rekomendasi kelayakan pembangunan bendungan kepada Kementerian PU. KKB saat ini terdiri dari 13 staf lintas keahlian dibantu oleh unit pelaksana teknis disebut Balai Bendungan.

Pembangunan bendungan meliputi tahapan persiapan pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan konstruksi dan pengisian awal waduk. Pada tahap persiapan, perlu disiapkan izin penggunaan sumber daya air dari Kementerian PU. Desain bendungan pada tahap perencanaan pembangunan harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM). Setelah itu baru bisa dilakukan pelaksaan konstruksi dan pengisian awal waduk.

“Mengapa istilahnya pengisian awal, karena pengisian air bendungan dilakukan bertahap sedikit demi sedikit untuk mempelajari perilaku bendungan,” ujarnya.

Bendungan dianggap aman apabila Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan (O&P) Bendungan telah dilaksanakan sesuai dengan Konsepsi Keamanan Bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai NSPM. Konsepsi keamanan bendungan terdiri dari 3 pilar yaitu, Keamanan Struktur, Pemantauan dan Pemeliharaan, dan Konsepsi dan Kesiagaan Tanggap Darurat.

Keamanan struktur ditinjau berdasarkan 3 kriteria pokok yaitu, aman terhadap kegagalan struktural dan operasional, aman terhadap kegagalan hidrolis (hydraulic failure), dan aman terhadap kegagalan rembesan (seepage failure).

Pilar kedua adalah kegiatan pemantauan dan pemeliharaan bendungan. Di Indonesia terdapat sekitar 280 bendungan besar dan 1000 bendungan kecil yang harus dilakukan pemeriksaan 5 tahun sekali. Pemeriksaan bendungan besar memakan waktu 3 bulan. Pelaksanaannya dibantu oleh pihak ke-3, dalam hal ini konsultan atau kontraktor.

Yang terakhir adalah kesiagaan tanggap darurat untuk mengantisipasi kondisi terburuk. “Semua bendungan wajib memiliki Rencana Tindak Darurat (RTD). Berikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, siapkan juga tempat evakuasi. Rencanakan penanganan darurat,” pungkasnya.

Foto-foto Kegiatan :

Sumber : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

1,342 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini