Ditulis pada tanggal 13 Maret 2015, oleh roni, pada kategori Berita

Malang, 10 Maret 2015

Masih terkait dengan keputusan pembatalan UU SDA no.7 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi, Jurusan Teknik Pengairan FT UB mengadakan Diskusi Awal Implikasi Pembatalan UU SDA No 7 Tahun 2004 oleh MK. Hadir sebagai narasumber Ir. Dwi Priyantoro, MS dosen senior dan pengamat PSDA dan Irigasi. Narasumber kedua Ir. Widyo Parwanto, MS alumni pertama jurusan teknik pengairan, mantan praktisi PJT 1. Menurut Dwi Priyantoro Penerapan UU SDA No, 7 Tahun 2004 berdampak drastis terhadap penurunan sektor irigasi khususnya pertanian rakyat. Sejak Tahun 2004 – 2014 DAS Kritis meningkat (108 DAS kritis), dan perubahan fungsi lahan sawah berkurang drastis (150.000 ha/tahun) karena debit menurun mencapai 15% – 20%. Dulu ada Irigasi Jangkok-Babak (P Lombok), Wadas-Lintang (Jawa Tengah), dll kebutuhan irigasinya bisa diandalkan namun kondisi sekarang Musim Tanam 3 (MT-3) sudah tidak ada. Hilangnya area lahan pertanian tersebut salah satunya disebabkan penyadapan debit langsung dari mata air. Masih menurut Dwi, Bendung untuk irigasi rakyat tidak berfungsi karena pemasangan Broncaptering dihulu oleh PDAM atau investor swasta. Seharusnya pengambilan air minum dengan Brontcaptering berjarak sekitar 50-100 m dibawah mata air dengan tujuan melindungi ketersediaan debit pertanian rakyat dan air minum penduduk sekitarnya. Jadi hendaknya pembuatan UU baru nantinya tidak hanya melihat dari aspek air minum saja, tetapi ketahanan pangan dalam hal ini perlindungan pertanian rakyat.  Sedangkan menurut Widyo, Ada 6 prinsip dasar dalam pengelolaan SDA yang diamanatkan UUD 1945, selain Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, prinsip dasar keenam: Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Jadi melibatkan sektor swasta masih memungkinkan meskipun dengan ijin yang ketat. Selanjutnya Kementerian PUPERA akan menyiapkan Rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang koordinasi, pembinaan, pengusahaan, perlindungan, dan pembiayaan sebagaimana termaktub dalam UU 11/1974 yang diberlakukan.

Diskusi ini menuai tangggapan, dari alumni dan praktisi Ir. Edy Juwito bahwa pembatalah UU ini merupakan berkah karena dalam pelaksanaan dilapangan masih banyak terjadi penyimpangan hak guna pakai air. Sedangkan menurut Dr. Runi Asmaranto salah satu penyebab konflik adalah kurang jelas dalam mendefinisikan mata air (spring water). Definisi mata air menurut UU SDA no 7 Tahun 2004 yang telah dibatalkan merupakan air permukaan, namun menurut KEPMEN ESDM No. 1451.K.10/MEM/2000 merupakan Air Bawah Tanah (ABT) dimana memberi peluang untuk dilakukan hak guna pakai. Seharusnya pemerintah melindungi springwater karena wilayah ini sangat komplek menyentuh airminum, rumah tangga dan pertanian rakyat. Jika invertor swasta diajak bekerjasama oleh pemerintah hendaknya bukan pada wilayah mata air, namun air tanah dalam (akuifer). Diskusi ini dihadiri oleh dosen dijurusan Teknik Pengairan dan beberapa alumni/praktisi yang sedang menempuh studi lanjut s2 dan s3. Untuk tindak lanjut akan dibuat FGD sebagai sarana menampung kontribusi individu maupun kelembagaan, bahkan demikian menurut Ketua Jurusan Moh. Sholichin.

DOWNLOAD : NOTULEN-DISKUSI-PEMBATALAN-UU-SDA.pdf 88KB

921 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini